banner ad Startup UIN

Dana Aspirasi alias Dana Konspirasi

Yang nulis on di Politik | Jun 28, 2015 | 0 Komentar

Dana Aspirasi alias Dana Konspirasi

Masih teringat jelas kebijakan pemerintah berdasarkan Perpres nomor 39 Tahun 2015 tentang penambahan anggaran uang muka atau down payment (DP) mobil bagi pejabat negara, meskipun sudah dicabut, hal itu meninggalkan cerita yang melukai hati rakyat karena permintaan keluarnya Perpres tersebut adalah dari para wakil rakyat di DPR. Sekarang, pemberitaan di tanah air sudah diramaikan lagi oleh kelakuan anggota DPR dengan meloloskan rancangan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang lebih dikenal dengan sebutan “dana aspirasi”.

Pembahasan mengenai UP2DP atau dana aspirasi ini berkembang dari anggota DPR yang diamanatkan untuk melakukan kunjungan ke dapil (reses) dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat. Pada saat itu pula, banyak aspirasi yang masuk berupa permintaan pembangunan atau perbaikan infrastruktur di dapil masing-masing anggota DPR.

Menurut Totok Daryanto selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) UP2DP, alasan mengapa dana aspirasi penting adalah karena tujuannya untuk memastikan adanya pembangunan di daerah-daerah pemilihan anggota dewan. Ketika anggota dewan menerima aspirasi-aspirasi di daerah yang bersifat pembangunan, namun tidak dapat memastikan realisasi pembangunan karena tidak ditampung oleh pemerintah setempat untuk dibangun, maka anggota DPR diibaratkan seperti macan ompong.

Niat baik anggota DPR untuk memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif dan merata, namun banyak yang perlu dikritisi mengenai kinerja DPR dan kebijakannya meloloskan rancangan peraturan UP2DP sebelum akhirnya direalisasikan.

 

Tidak Serius Memperjuangkan Aspirasi

Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat  memang menjadi tugas anggota DPR yang termaktub dalam UU No. 17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, dalam hal pelaksanaan tugasnya memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPR dibekali pula dengan pernyataan bahwa setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR. Untuk itu pun sebenarnya DPR dilengkapi hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.

DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR. Selain itu, DPR juga dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.

Hak-hak anggota DPR di atas adalah senjata untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai dengan terealisasi. Namun, dengan pernyataan salah satu anggota DPR di atas yang mengibaratkan anggota dewan seperti macan ompong karena tidak dapat memastikan terlaksananya pembangunan di dapil sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, kita jadi patut mempertanyakan digunakan untuk apa hak-hak yang dimiliki oleh DPR selama ini?

Dengan meloloskan rancangan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), para wakil rakyat dinilai tidak serius memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mekanisme yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daripada memainkan fungsinya sebagai legislatif dan pengawasan, DPR memilih jalan pintas dengan ikut memainkan fungsi eksekutif menyangkut penyaluran dana APBN untuk pembangunan dengan kedok UP2DP atau dana aspirasi yang meskipun sudah diwanti-wanti KPK karena potensi korupsinya besar, namun toh tetap saja diloloskan oleh sidang paripurna DPR.

Meskipun belum dibahas dan disepakati di DPR. Namun, tidak tanggung-tanggung, Badan Anggaran DPR sempat menyebut pagu indikatif sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR per tahun. Dengan jumlah itu, sebanyak Rp 11,2 triliun mesti disiapkan pemerintah untuk program tersebut.

 

Bertentangan dengan Konsep Pembangunan Nasional

Konsep keterwakilan anggota DPR untuk masing-masing daerah pemilihan adalah berdasarkan jumlah penduduk. Maka daerah padat penduduk akan menerima dana aspirasi lebih besar. Estimasi alokasi dana per pulau berdasarkan pagu indikatif Rp 20 miliar per anggota per tahun dan jumlah anggota DPR sejumlah 560 orang, maka Pulau Jawa dengan 306 kursi di DPR akan mendapat dana aspirasi sebesar Rp 6,1 triliun, Pulau Sumatera dengan 120 kursi sejumlah Rp 2,4 triliun, Pulau Kalimantan dengan 35 kursi sejumlah Rp 700 miliar, Pulau Bali/NTB/NTT dengan 32 kursi sejumalah Rp 640 miliar, Pulau Sulawesi dengan 47 kursi sejumlah Rp 940 miliar, sedangkan Maluku dan Papua masing-masing dengan 7 dan 13 kursi mendapatkan dana aspirasi sejumlah Rp 140 miliar dan Rp 260 miliar. Dengan pembagian alokasi dana seperti ini, maka akan memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia dan jelas-jelas bertentangan dengan konsep pembangunan nasional yang dicita-citakan UUD 1945.

Belum lagi jika membahas mengenai jumlah kursi tiap fraksi di DPR yang tidak merata pula. Bisa jadi yang paling santer menyerukan penolakan terhadap UP2DP hanya Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura yang notabene merupakan fraksi dengan jumlah kursi paling sedikit di DPR saat ini.

 

Sangat Rawan Untuk Dikorupsi

“Tentu potensi korupsinya dari awal sudah harus diperhitungkan kembali. Kan cukup besar uang itu dan yang melaksanakannya juga banyak tersebar,” merupakan cuplikan perkataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain ketika dimintai pendapat mengenai rancangan peraturan UP2DP. Ini merupakan sebuah peringatan yang jelas mengenai potensi korupsi jatah pendanaan untuk proyek usulan anggota DPR itu.

Masyarakat dengan segala kepolosannya pun menilai dana aspirasi sangat rawan untuk dikorupsi. jika disetujui, sama saja membenarkan wakil rakyat untuk membuat proyek pembangunan dan merangsang mereka mencari proyek. Bayangkan, 560 anggota dewan, semua akan selalu memeras otak untuk mencari proyek pembangunan, sebab masing-masing sudah dialokasikan dana sebesar Rp 20 miliar per tahun dan jika tidak dipakai, dana tersebut mungkin akan hangus. Maka, DPR bakal berubah fungsi: dari legislatif menjadi eksekutif. Fungsi legislasi pun dipelintir menjadi hak budget. Ujung-ujungnya implementasi dana aspirasi, apalagi kalau bukan pengumpulan dana untuk disetor ke kas partai atau sebagai pengembalian dana kampanye.

Nantinya dikhawatirkan dana aspirasi disalahgunakan menjadi dana kampanye untuk pemilu ke depan. Pembangunan dapil masing-masing anggota DPR, akan menjadi ajang menarik simpati kepada masyarakat setempat. Kucuran dana bisa menjadi jalan membuka lobi-lobi di daerah.

Masyarakat juga kurang percaya mengenai akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana aspirasi nantinya. Meskipun DPR berdalih akan menggandengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun realitanya banyak praktik korupsi yang melibatkan anggota dewan. Masih hangat juga berita mengenai kriminalisasi pimpinan KPK dan pelemahan KPK oleh DPR dengan mencabut hak untuk melakukan penyadapan.

Di atas juga pimpinan KPK sebenarnya meminta DPR mempertimbangkan kembali hal-hal terkait UP2DP karena potensi korupsi yang dinilai begitu besar. Namun DPR seakan bertindak arogan dengan tidak mempertimbangkan pendapat dari KPK dan masyarakat Indonesia dengan menyetujui rancangan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang lebih dikenal dengan sebutan “dana aspirasi”.

 

Membebankan Keuangan Negara

Uang untuk merealisasikan UP2DP yang indikatif sebesar Rp 20 miliar per anggota per tahun. Dengan jumlah itu, maka APBN akan dibebani sebesar Rp 11,2 triliun per tahun. Ini menjadi tidak realistis sebab situasi ekonomi nasional sedang mengalami pelambatan pertumbuhan. Penurunan nilai tukar Rupiah terhadap dollar yang tidak iringi dengan peningkatan ekspor serta Laporan Gaikindo mengenai penurunan penjualan kendaraan bermotor tahun ini sebesar 16,6 persen yang menandakan ada pelemahan daya beli masyarakat. Merupakan indikator penting yang menggambarkan situasi ekonomi Indonesia yang terus terseok dan melambat.

Tantangan ekonomi global yang dihadapi Indonesia tidak hanya karena naiknya suku bunga bank sentral Amerika Serikat Fedeal Reserve (the Fed), namun Indonesia juga harus menaruh perhatian terhadap krisis utang yang melanda Yunani karena bisa mempengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia.

Bank Indonesia sudah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yakni tumbuh 5,1 persen dari sebelumnya 5,4 persen. Bahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ikut pula merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 menjadi di kisaran 5,5 persen hingga 6 persen. Angka tersebut lebih rendah dari asumsi sebelumnya yakni 5,8 – 6,2 persen.

Dengan perekonomian yang sedang lesu, lalu darimanakah dana APBN untuk menutupi kebutuhan dana aspirasi? Dari pengalaman yang sudah-sudah, pemerintah—bersama DPR— gampang saja mencari solusi menghadapi krisis tersebut, dengan membiarkan anggaran belanja membengkak, seberapa pun keinginan pemerintah dan DPR, dan menutup semua defisit anggaran dengan utang, baik dalam maupun luar negeri.

Pembangunan infrastruktur memang sangat penting karena mampu mempercepat laju produk domestik bruto per kapita. Dampaknya, ekonomi secara keseluruhan juga akan membaik. Namun itu semua kembali lagi, hanya apabila pembangunan dilakukan secara terencana dan matang.  Sedangkan dalam kasus dana aspirasi atau UP2DP, belum jelas objek riil yang akan dibangun, semuanya masih dalam angan yang dihiasi dengan sebutan aspirasi. Jika sudah tiba waktunya, pembangunan yang dilakukan bukan berdasar proposal aspirasi, namun konspirasi.

 

Penulis adalah Eko Siswandanu, Ketua Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Bakti Tahun 2015 dan Koordinator Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) periode 2015/2016

Tags: , ,

About the Author

Tentang Eko Siswandanu:


rss feed Facebook Twitter
.

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Subscribe via RSS Feed Connect on Google Plus
Top
%d blogger menyukai ini: